Pada masa pemerintahan Belanda, Pemerintah Indonesia memandang keharusan adanya kegiatan pengusahaan pertembakauan yang bernama Krosok Centrale yang mempunyai tugas mengambil tindakan – tindakan perbaikan mutu dan produksi tembakau Indonesia sejak penanaman dan pengolahan sampai pemasarannya. Melalui UU Darurat No. 12 Th. 1954 serta saat itu pula Krosok Centrale diubah namanya menjadi Badan Urusan Tembakau melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perekonomian No.98/UM/54 Tanggal 23 September 1954 serta menetapkan UU Darurat tersebut UU No.22 Th. 1958. Pada Th.1962 Badan Urusan Tembakau berubah menjadi Lembaga Tembakau melalui SK Menteri Perdagangan No. 3095/M/SK/62 tgl 6 Oktober 1962 selanjutnya tahun 1965 dengan SK Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0103/MPDN/SK/65 tgl 6 Agustus 1965. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perkebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.SK / 09 / Men.Perk /65 dan 091 / MPDN /SK / 65, Pemerintah menetapkan bahwa Lembaga Tembakau merupakan Badan Penasehat Menteri Perdagangan Dalam Negeri / Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan. Berdasarkan Kep.Menteri perdagangan dan Koperasi No.195/Kp/V/1980, ditetapkan tugas dan susunan cabang Lembaga Tembakau di daerah. Sejak tahun 1983 Lembaga Tembakau menangani proyek pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu barang dengan nama proyek BPSMB (Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang).
Dalam perkembanganya, sejak diberlakukanya otonomi daerah BPSMB diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, nama BPSMB menjadi UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau Jember (UPT. PSMB – LT Jember) yang beralamatkan di Jalan Kalimantan No. 1 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
